Mengenal Berbagai Jenis Program Bantuan Sosial Yang Ada di Indonesia

Mengenal Berbagai Jenis Program Bantuan Sosial Yang Ada di Indonesia

Masa Pandemi Covid-10 mengakibatkan efek yang buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Meskipun Covid-19 diprediksi bisa mengakibatkan krisis ekonomi, tetapi pemerintah pas ini relatif lebih siap dikarenakan memiliki program dukungan dan dukungan sosial yang bisa mengurangi beban kasus sosial-ekonomi. Salah satu usaha dukungan sosial yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah menambahkan skema program dukungan sosial bagi penduduk miskin. Adapun wujud dari dukungan sosial yang diberikan Kementerian Sosial sebelum akan jaman pandemi adalah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga miskin, sehingga bisa memperkuat kekuatan beli, menaikkan nutrisi, menaikkan gizi dan juga kekuatan tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang distabilitas berat dan lanjut usia, menaikkan mengkonsumsi penduduk dan melindungi pendapatan dan juga pengeluaran keluarga miskin sehingga terhindar dari risiko sosial dalam jaman pandemi. Bantuan sosial PKH disalurkan tiap-tiap bulan secara non tunai ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui e-warong/agen bank, ATM dan Teller Bank dan bisa diambil alih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kemensos memutuskan persyaratan bansos PKH, yang kategorinya terdiri atas: aplikasi bansos

Ibu hamil/nifas bersama maksimal 2 (dua) kehamilan dihitung dari jadi pernikahan, berhak beroleh dukungan Rp 3.000.000,00 per tahun
Anak usia dini paling banyak 2 (dua) orang di dalam keluarga dihitung dari jadi pernikahan, berhak beroleh dukungan Rp 3.000.000,00 per tahun
Anak usia sekolah SD/sederajat berhak beroleh dukungan Rp 900.000,00 per tahun
Anak usia SMP/sederajat berhak beroleh dukungan Rp 1.500.000,00 per tahun
Anak usia SMA/sederajat berhak beroleh dukungan Rp 2.000.000,00 per tahun
Lanjut usia bersama usia ³ 70 (tujuh puluh) th. maksimal 1(satu) orang di dalam keluarga PKH, berhak beroleh dukungan Rp 2.400.000,00 per tahun
Penyandang distabilitas berat maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga PKH, berhak beroleh dukungan Rp 2.400.000,00 per tahun.
Dalam dukungan PKH penghitungan dukungan sosial dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga.

Selain itu kementerian sosial menambahkan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yaitu Bantuan Sosial kepada penduduk yang terdata terhadap Data Terpadu Kesejahteraan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM tiap-tiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang udah ditentukan di e-warong. Pada th. 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan dukungan sosial dan menaikkan efektivitas program dukungan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks dukungan yang pada mulanya Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas model komoditas yang bisa dibeli layaknya sayur-mayur, buah-buahan, beras, kacang-kacangan, telur, daging sapi, dan lain-lain.

Sehubungan bersama wabah COVID-19 yang melanda Indonesia pas ini, pemerintah menerbitkan PERPU No.1 Tahun 2020 perihal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona. Menindaklanjuti Perpu tersebut, Kementerian Sosial menerbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 perihal Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Pelaksanaan Bantuan sosial tunai diberikan kepada keluarga yang dicantumkan dalam knowledge terpadu kesejahteraan sosial yang tidak terdaftar sebagai penerima KPH, Program Sembako dan tinggal di luar lokasi Bantuan Sosial Sembako. Besaran nilai dukungan sosial tunai sejumlah Rp 600.000 per keluarga per bulan. Mekanisme penyaluran dukungan sosial tunai disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Sedangkan pelaksanaan Bantuan sosial sembako diberikan kepada keluarga yang dicantumkan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak terdaftar sebagai penerima KPH, Program Sembako dan tinggal di lokasi berikut ini :

Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
Pemerintah Daerah Kota Depok;
Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
Di samping dari wujud dukungan sosial yang dijalankan kementerian sosial di atas, sepanjang penerapan PPKM Darurat pemerintah terhitung menaikkan dukungan bagi keluarga penerima faedah PKH dan BST yaitu tambahan beras tiap-tiap 10 kilogram.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *